Yandri Minta Kemenkeu Segera Cairkan Anggaran Covid-19 Untuk Ponpes dan Madrasah

29-06-2021 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Foto: Jaka/Man

 

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan anggaran bantuan penanganan Covid-19 bagi pondok pesantren dan madrasah. Ia menilai dana bantuan sangat dibutuhkan ponpes dan madrasah untuk biaya operasional penyelenggaraan pendidikan bagi para santri di masa pandemi Covid-19.

 

"Yang diblokir kurang lebih Rp500 miliar oleh Kemenkeu sehingga Kementerian Agama (Kemenag) sampai sekarang tidak bisa menyalurkan bantuan tersebut untuk ponpes dan madrasah padahal dimasa Covid ini anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk biaya operasional" pungkas Yandri dari pers rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (29/6/21).

 

Politisi PAN tersebut menuturkan, pemblokiran dana Rp500 miliar yang dilakukan oleh Kemenkeu sudah terjadi selama enam bulan tanpa alasan yang jelas. Yandri menyampaikan sampai saat ini Kemenkeu belum memberikan alasan yang pasti terkait pemblokiran dana tersebut. “Kami di Komisi VIII mendesak agar Kemenkeu segera membuka blokiran 500 miliar dan segera distribusikan kepada ponpes dan madrasah,” kata Yandri.

 

Seperti yang diketahui, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menjanjikan dukungan kepada ponpes dan pendidikan keagamaan di tengah pandemi Covid-19 melalui program pemulihan ekonomi pesantren, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,6 triliun. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...